Pendidikan Sejarah

Sejarah Pendidikan di Indonesia

Kalau kita membicarakan masalah pendidikan di Indonesia tentu kita akan mengenenang sejarah hitam pada awal kemerdekaan, Yups….kolonial belanda. Siapa yang gak tau momok menakutkan ini

Setelah sekian lama menjajah pemerintah kolonial Belanda akhirnya menggunakan sistem politik ethis (balas jasa) terhadap koloninya di Hindia Belanda. Kebijakan ini ditempuh setelah parlemen Belanda (Tweede Kammer) mengkritisi kebijakan kolonial yang sangat eksploitatif terhadap pribumi. Ini bukan tanpa dasar. Netherland pada waktu itu menjadi negara terkaya di Eropa dengan komoditi unggulan dari Hindia Belanda, tetapi rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan uncivilized. Sehingga waktu itu terkenal istilah “Hindia Belanda adalah gabus tempat mengapung kerajaan Netherland”. 

Perubahan kebijakan itu (politik ethis) akhirnya memungkinkan bangsa Pribumi (Indonesia) menerima pendidikan formal. Yang luput dari perhatian kita adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Apalagi jika kita terbiasa terjebak dalam nalar subtantif yang hanya bisa melihat kenyataan sebagai sesuatu yang given (apa adanya), tanpa melihat relasi-relasi yang mempengaruhi subtansi.

Kolonialisme Eropa yang kemudian melahirkan kapitalisme tampaknya membutuhkan modus operandi baru dalam pola hubungan antara negara penjajah (Imperialis) dengan negara jajahan. Sesuai dengan tuntutan pasar Eropa terhadap komoditi Hindia Belanda (gula, teh, kopi, lada, dll.), maka dituntut pula perluasan dan peningkatan produksi. Sistem sewa tanah (land rente) dan tanam paksa (cultur stelsel) tampaknya sukses menjawab tuntutan peningkatan produksi yang secara fantastis meningkatkan surplus keuntungan Netherland dan disisi lain berbanding lurus dengan penderitaan penduduk pribumi. 

Dampak dari peningkatan produksi itu adalah makin banyaknya pabrik yang harus berdiri. Ini tentu harus diimbangi dengan kelancaran distribusi, maka dibangunlah banyak jalan yang menghubungkan kota di pedalaman dengan pelabuhan dan rel kereta mulai dibangun untuk memperlancar arus produksi dari satu pabrik ke pabrik lain. (“Proyek” pembangunan ini secara signifikan mengurangi 30% jumlah penduduk Jawa yang mati karena “Rodi”)

Sejak itulah pemerintah kolonial mulai membutuhkan tenaga pribumi yang terdidik untuk bekerja di pabrik-pabrik. Tentu saja sekedar untuk dapat berhitung, menulis dan sedikit membaca. Dan barang tentu yang mendapat kesempatan pertama adalah golongan priyayi. Ini merupakan kelanjutan dari hubungan “harmonis” pemerintah kolonial dengan golongan feodal “priyayi “Jawa.

Sebagaimana kita tahu sejak jaman Mataram pasca Sultan Agung, golongan feodal Jawa selalu bergantung pada kolonial untuk membiayai kerajaannya dan perang melawan pemberontak (misalnya peristiwa Trunojoyo, Suropati dan Diponegoro). Kebiasaan ini terus berlanjut dimana “priyayi” Jawa menjadi “tuan tanah” dalam periode cultur stelsel dan land rente yang melahirkan banyak preman dan “centheng” untuk memeras rakyat dan mengawasi produksi. Dan sebagai ucapan terimakasih, golongan priyayi mendapat kesempatan pertama menikmati pendidikan kolonial.

Kebijakan politik ethis ini dikemudian hari seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi penduduk pribumi yang terdidik diperlukan dalam rantai kapitalisme untuk menempati beberapa posisi ; juru bayar, juru tulis, kurir, mandor, dll. Di sisi lain makin banyak penduduk pribumi yang berkesempatan mendapatkan pendidikan dan membuka kran besar “pencerahan” Bangsa Indonesia (Kebangkitan Nasional) yang kemudian hari melahirkan zaman pergerakkan

Pola pendidikan Indonesia saat ini tidak lepas dari grand design Kapitalisme Global. Jika dulu sejarah pendidikan di Indonesia tidak lebih sekedar memenuhi tuntutan kepentingan pabrik-pabrik kolonial, maka sekarangpun sama saja. Rakyat Indonesia hanya diwajibkan belajar sampai tingkat SMP yang artinya hanya diberikan kesempatan kerja sebagai “kuli”. Maka jadilah Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor tenaga kerja murah. Ini sama saja ketika dulu pemerintah kolonial hanya memberikan kesempatan pada penduduk pribumi (inlander) untuk sekolah sampai tingkat SR. Setelah itu hanya dari golongan “ningrat” (borjuis) sajalah yang mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu Mendiknas yang seorang ekonom mencanangkan target kedepan sekolah lanjutan hanya 30% saja yang SMA, selebihnya 70% adalah sekolah kejuruan (SMK). Menurut logika pendidikan ekonomi pasarnya Bambang Sudibyo (Mendiknas), dan dalam konteks ketersediaan lapangan kerja, ini tentu saja sangat signifikan mengingat potensi pasar kerja global saat ini dalam bidang kejuruan seperti mekanik, elektro, administrasi, dll. Tapi sekali lagi dalam konteks strategi Kapitalisme Global, kita harus berpikir kritis dan cerdas.

Pertama, terbukti bahwa orientasi pendidikan Indonesia bukanlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju manusia sempurna (manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil, atau ubermensch menurut Nietszche). Tapi hanya berorientasi pada pemenuhan ketrampilan dasar (life skill) untuk memenuhi kebutuhan teknis perusahaan asing (Multi National Corporation) yang sangat jelas pro barat dan kapitalis (Neo Liberal). Apalagi setelah Indonesia masuk dalam jebakan IMF yang menghasilkan regulasi (peraturan perundangan) yang menguntungkan kapitalisme internasional. Misalnya kebijakan privatisasi BUMN yang menjadikan banyak perusahaan dalam negeri lepas ke pihak asing (Indosat misalnya yang jatuh ke Singapura dan diawasi ketat oleh CIA). Selain tentu saja hutang luar negeri yang terus bertambah, sehingga kalau diambil rata-rata setiap anak Indonesia yang baru lahir sudah harus menanggung hutang Rp. 13 juta per kepala.

Selain hal diatas, yang lebih menarik dan seharusnya mengundang rasa penasaran kita adalah ketika ramai-ramai pejabat dan artis mempromosikan sekolah kejuruan melalui iklan televisi, pada saat yang bersamaan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Investasi Asing. Ini tentu semakin menambah kecurigaan kita tentang benang merah antara pendidikan dan kapitalisme global. 

Korelasinya adalah semakin banyaknya jumlah pabrik yang berdiri di Indonesia, maka akan semakin banyak tenaga kerja murah pribumi yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai “kuli” di pabrik-pabrik” asing itu. Persoalan menjadi makin panjang ketika pemerintah berinisiatif merevisi UU No. 29 tentang Tenaga Kerja dan Buruh yang semakin tidak memihak kesejahteraan buruh. Maka pendidikan Indonesia menjadi seperti terjebak dalam kubangan lumpur, selain tidak mencerdaskan, malah justru tambah memiskinkan.

Kalkulasi matematisnya jelas. Bagi pejabat, sekolah kejuruan adalah proyek untuk menyediakan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai buruh di pabrik-pabrik asing. Kenapa? Karena pemerintah butuh cadangan devisa, dengan semakin berkurangnya setoran dari minyak bumi dan gas. Selain itu, dengan dibukanya kran investasi yang menumbuhkan banyak pabrik, maka secara signifikan akan mengurangi angka pengangguran yang sangat strategis untuk meredam gejolak sosial yang bisa merongrong status quo, disamping cukup bisa mendongkrak raport pemerintah dalam sidang laporan tahunan DPR tentang angka pengangguran yang semakin baik, walaupun tetap saja tidak bisa menyembunyikan laju angka kemiskinan yang tiap tahun makin bertambah.

Sekolah kejuruan sebetulnya sangat dibutuhkan dalam negara berkembang apalagi jika semangat dan motifnya adalah penguasaan skill dan teknologi secara cerdas dan mandiri seperti pola pendidikan bangsa Korea, Jepang, Cina dan India misalnya. Tetapi yang terjadi di Indonesia, kenyataannya sistem pendidikan hanya mengimpor mentah-mentah pengetahuan dan teknologi barat yang notabene sudah usang di negara asalnya (pseudo sains). Ditambah lagi parahnya kualitas pembelajaran yang kebanyakan menggunakan metode satu arah, teks book dan penuh imitasi (peniruan belaka), lebih “konyol” lagi di beberapa sekolah underbow pemerintah menggunakan sistem pembelajaran militeristik yang sarat dengan nalar kekerasan. Sehingga yang dihasilkan adalah pelajar-pelajar yang tidak terbiasa berpikir kritis, tumpul kreativitasnya, tidak mandiri dan tidak cerdas, lemah mentalnya dan tidak berkarakter, tidak peka terhadap realitas sosial (dalam beberapa kasus cenderung menunjukkan perilaku menyimpang; materialistik, hedonis dan rawan kekerasan). Dalam konteks ini Sekolah Kejuruan kita menjadi tidak lebih seperti “pelatihan life skill yang dilembagakan selama 3 tahun dengan imbalan ijazah sebagai tiket melamar kerja”

Kedua, Swastanisasi Pendidikan yang menjadikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi seperti perusahaan yang sah menarik biaya sebanyak-banyaknya dari siswa, menjadikan jumlah rakyat yang berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi menjadi lebih sedikit. Atau bagi rakyat miskin yang terlanjur memilih sekolah umum dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya yang melangit, terjebak menjadi pengangguran permanen dengan ijasah yang tidak bisa digunakan karena tidak kontekstual dengan kebutuhan pasar kerja. Ini artinya rakyat miskin tidak boleh sekolah sampai tinggi, padahal dari merekalah (mahasiswa dari rakyat biasa ini) seringkali ide-ide kritis dan revolusioner muncul. 

Dalam hal ini pemerintah seperti menggunakan logika pedagang, menjual murah ijasah pendidikan dasar, tetapi di sisi lain menaikkan setinggi langit biaya sekolah menengah dan sekolah tinggi (Universitas). Pendeknya, tidak untung dalam barang dagangan yang satu maka harus mengambil untung dalam barang dagangan yang lainnya.

Jika demikian pendidikan Indonesia saat ini sama saja dengan pendidikan kolonial yang berpihak pada kepentingan Kapitalis. Rakyat di negeri ini terdiskriminasi untuk mendapatkan pengetahuan dan hanya terjebak menjadi serdadu-serdadu (kuli-kuli) pasar kapitalisme global. Sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya (borjuis; anak pejabat, pengusaha dan semacamnya) yang notabene juga merupakan instrumen pendukung kapitalisme. Sehingga mentalitas dan nalar berpikir pelajar sekolah tinggi (mahasiswa)pun menjadi bermental kapitalis yang sangat jauh dari realitas sosial yang ada di sekitarnya bahkan terjebak untuk menjadi peng-imitasi budaya barat secara in toto (lahir batin) mulai dari ideologi, sikap hidup, kebiasaan dan simbol (ideolgi materialistik, gaya hidup liberal, kebiasaan hedonis yang sepenuhnya barat, identifikasi simbolisme barat; rambut pirang, tato, tindik, permisifisme seksual, dll).

Dan lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini ketika media berlomba-lomba menjadi corong kapitalisme dengan setiap detik menjejalkan informasi sampah, tontonan yang jauh dari realitas sosial dan iklan yang penuh hasutan palsu. Maka jadilah bangsa ini selain “bodoh” juga terjebak menjadi negara pasar dan bangsa konsumen (state of market and nation of consumers). Maka benarlah kata Iwan Fals dalam salah satui lirik lagunya, “Yang tua korupsi, yang muda mabok, jayalah negeri ini!”

Kalau kita membicarakan masalah pendidikan di Indonesia tentu kita akan mengenenang sejarah hitam pada awal kemerdekaan, Yups….kolonial belanda. Siapa yang gak tau momok menakutkan ini

Setelah sekian lama menjajah pemerintah kolonial Belanda akhirnya menggunakan sistem politik ethis (balas jasa) terhadap koloninya di Hindia Belanda. Kebijakan ini ditempuh setelah parlemen Belanda (Tweede Kammer) mengkritisi kebijakan kolonial yang sangat eksploitatif terhadap pribumi. Ini bukan tanpa dasar. Netherland pada waktu itu menjadi negara terkaya di Eropa dengan komoditi unggulan dari Hindia Belanda, tetapi rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan uncivilized. Sehingga waktu itu terkenal istilah “Hindia Belanda adalah gabus tempat mengapung kerajaan Netherland”. 

Perubahan kebijakan itu (politik ethis) akhirnya memungkinkan bangsa Pribumi (Indonesia) menerima pendidikan formal. Yang luput dari perhatian kita adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Apalagi jika kita terbiasa terjebak dalam nalar subtantif yang hanya bisa melihat kenyataan sebagai sesuatu yang given (apa adanya), tanpa melihat relasi-relasi yang mempengaruhi subtansi.

Kolonialisme Eropa yang kemudian melahirkan kapitalisme tampaknya membutuhkan modus operandi baru dalam pola hubungan antara negara penjajah (Imperialis) dengan negara jajahan. Sesuai dengan tuntutan pasar Eropa terhadap komoditi Hindia Belanda (gula, teh, kopi, lada, dll.), maka dituntut pula perluasan dan peningkatan produksi. Sistem sewa tanah (land rente) dan tanam paksa (cultur stelsel) tampaknya sukses menjawab tuntutan peningkatan produksi yang secara fantastis meningkatkan surplus keuntungan Netherland dan disisi lain berbanding lurus dengan penderitaan penduduk pribumi. 

Dampak dari peningkatan produksi itu adalah makin banyaknya pabrik yang harus berdiri. Ini tentu harus diimbangi dengan kelancaran distribusi, maka dibangunlah banyak jalan yang menghubungkan kota di pedalaman dengan pelabuhan dan rel kereta mulai dibangun untuk memperlancar arus produksi dari satu pabrik ke pabrik lain. (“Proyek” pembangunan ini secara signifikan mengurangi 30% jumlah penduduk Jawa yang mati karena “Rodi”)

Sejak itulah pemerintah kolonial mulai membutuhkan tenaga pribumi yang terdidik untuk bekerja di pabrik-pabrik. Tentu saja sekedar untuk dapat berhitung, menulis dan sedikit membaca. Dan barang tentu yang mendapat kesempatan pertama adalah golongan priyayi. Ini merupakan kelanjutan dari hubungan “harmonis” pemerintah kolonial dengan golongan feodal “priyayi “Jawa.

Sebagaimana kita tahu sejak jaman Mataram pasca Sultan Agung, golongan feodal Jawa selalu bergantung pada kolonial untuk membiayai kerajaannya dan perang melawan pemberontak (misalnya peristiwa Trunojoyo, Suropati dan Diponegoro). Kebiasaan ini terus berlanjut dimana “priyayi” Jawa menjadi “tuan tanah” dalam periode cultur stelsel dan land rente yang melahirkan banyak preman dan “centheng” untuk memeras rakyat dan mengawasi produksi. Dan sebagai ucapan terimakasih, golongan priyayi mendapat kesempatan pertama menikmati pendidikan kolonial.

Kebijakan politik ethis ini dikemudian hari seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi penduduk pribumi yang terdidik diperlukan dalam rantai kapitalisme untuk menempati beberapa posisi ; juru bayar, juru tulis, kurir, mandor, dll. Di sisi lain makin banyak penduduk pribumi yang berkesempatan mendapatkan pendidikan dan membuka kran besar “pencerahan” Bangsa Indonesia (Kebangkitan Nasional) yang kemudian hari melahirkan zaman pergerakkan

Pola pendidikan Indonesia saat ini tidak lepas dari grand design Kapitalisme Global. Jika dulu sejarah pendidikan di Indonesia tidak lebih sekedar memenuhi tuntutan kepentingan pabrik-pabrik kolonial, maka sekarangpun sama saja. Rakyat Indonesia hanya diwajibkan belajar sampai tingkat SMP yang artinya hanya diberikan kesempatan kerja sebagai “kuli”. Maka jadilah Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor tenaga kerja murah. Ini sama saja ketika dulu pemerintah kolonial hanya memberikan kesempatan pada penduduk pribumi (inlander) untuk sekolah sampai tingkat SR. Setelah itu hanya dari golongan “ningrat” (borjuis) sajalah yang mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu Mendiknas yang seorang ekonom mencanangkan target kedepan sekolah lanjutan hanya 30% saja yang SMA, selebihnya 70% adalah sekolah kejuruan (SMK). Menurut logika pendidikan ekonomi pasarnya Bambang Sudibyo (Mendiknas), dan dalam konteks ketersediaan lapangan kerja, ini tentu saja sangat signifikan mengingat potensi pasar kerja global saat ini dalam bidang kejuruan seperti mekanik, elektro, administrasi, dll. Tapi sekali lagi dalam konteks strategi Kapitalisme Global, kita harus berpikir kritis dan cerdas.

Pertama, terbukti bahwa orientasi pendidikan Indonesia bukanlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju manusia sempurna (manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil, atau ubermensch menurut Nietszche). Tapi hanya berorientasi pada pemenuhan ketrampilan dasar (life skill) untuk memenuhi kebutuhan teknis perusahaan asing (Multi National Corporation) yang sangat jelas pro barat dan kapitalis (Neo Liberal). Apalagi setelah Indonesia masuk dalam jebakan IMF yang menghasilkan regulasi (peraturan perundangan) yang menguntungkan kapitalisme internasional. Misalnya kebijakan privatisasi BUMN yang menjadikan banyak perusahaan dalam negeri lepas ke pihak asing (Indosat misalnya yang jatuh ke Singapura dan diawasi ketat oleh CIA). Selain tentu saja hutang luar negeri yang terus bertambah, sehingga kalau diambil rata-rata setiap anak Indonesia yang baru lahir sudah harus menanggung hutang Rp. 13 juta per kepala.

Selain hal diatas, yang lebih menarik dan seharusnya mengundang rasa penasaran kita adalah ketika ramai-ramai pejabat dan artis mempromosikan sekolah kejuruan melalui iklan televisi, pada saat yang bersamaan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Investasi Asing. Ini tentu semakin menambah kecurigaan kita tentang benang merah antara pendidikan dan kapitalisme global. 

Korelasinya adalah semakin banyaknya jumlah pabrik yang berdiri di Indonesia, maka akan semakin banyak tenaga kerja murah pribumi yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai “kuli” di pabrik-pabrik” asing itu. Persoalan menjadi makin panjang ketika pemerintah berinisiatif merevisi UU No. 29 tentang Tenaga Kerja dan Buruh yang semakin tidak memihak kesejahteraan buruh. Maka pendidikan Indonesia menjadi seperti terjebak dalam kubangan lumpur, selain tidak mencerdaskan, malah justru tambah memiskinkan.

Kalkulasi matematisnya jelas. Bagi pejabat, sekolah kejuruan adalah proyek untuk menyediakan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai buruh di pabrik-pabrik asing. Kenapa? Karena pemerintah butuh cadangan devisa, dengan semakin berkurangnya setoran dari minyak bumi dan gas. Selain itu, dengan dibukanya kran investasi yang menumbuhkan banyak pabrik, maka secara signifikan akan mengurangi angka pengangguran yang sangat strategis untuk meredam gejolak sosial yang bisa merongrong status quo, disamping cukup bisa mendongkrak raport pemerintah dalam sidang laporan tahunan DPR tentang angka pengangguran yang semakin baik, walaupun tetap saja tidak bisa menyembunyikan laju angka kemiskinan yang tiap tahun makin bertambah.

Sekolah kejuruan sebetulnya sangat dibutuhkan dalam negara berkembang apalagi jika semangat dan motifnya adalah penguasaan skill dan teknologi secara cerdas dan mandiri seperti pola pendidikan bangsa Korea, Jepang, Cina dan India misalnya. Tetapi yang terjadi di Indonesia, kenyataannya sistem pendidikan hanya mengimpor mentah-mentah pengetahuan dan teknologi barat yang notabene sudah usang di negara asalnya (pseudo sains). Ditambah lagi parahnya kualitas pembelajaran yang kebanyakan menggunakan metode satu arah, teks book dan penuh imitasi (peniruan belaka), lebih “konyol” lagi di beberapa sekolah underbow pemerintah menggunakan sistem pembelajaran militeristik yang sarat dengan nalar kekerasan. Sehingga yang dihasilkan adalah pelajar-pelajar yang tidak terbiasa berpikir kritis, tumpul kreativitasnya, tidak mandiri dan tidak cerdas, lemah mentalnya dan tidak berkarakter, tidak peka terhadap realitas sosial (dalam beberapa kasus cenderung menunjukkan perilaku menyimpang; materialistik, hedonis dan rawan kekerasan). Dalam konteks ini Sekolah Kejuruan kita menjadi tidak lebih seperti “pelatihan life skill yang dilembagakan selama 3 tahun dengan imbalan ijazah sebagai tiket melamar kerja”

Kedua, Swastanisasi Pendidikan yang menjadikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi seperti perusahaan yang sah menarik biaya sebanyak-banyaknya dari siswa, menjadikan jumlah rakyat yang berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi menjadi lebih sedikit. Atau bagi rakyat miskin yang terlanjur memilih sekolah umum dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya yang melangit, terjebak menjadi pengangguran permanen dengan ijasah yang tidak bisa digunakan karena tidak kontekstual dengan kebutuhan pasar kerja. Ini artinya rakyat miskin tidak boleh sekolah sampai tinggi, padahal dari merekalah (mahasiswa dari rakyat biasa ini) seringkali ide-ide kritis dan revolusioner muncul. 

Dalam hal ini pemerintah seperti menggunakan logika pedagang, menjual murah ijasah pendidikan dasar, tetapi di sisi lain menaikkan setinggi langit biaya sekolah menengah dan sekolah tinggi (Universitas). Pendeknya, tidak untung dalam barang dagangan yang satu maka harus mengambil untung dalam barang dagangan yang lainnya.

Jika demikian pendidikan Indonesia saat ini sama saja dengan pendidikan kolonial yang berpihak pada kepentingan Kapitalis. Rakyat di negeri ini terdiskriminasi untuk mendapatkan pengetahuan dan hanya terjebak menjadi serdadu-serdadu (kuli-kuli) pasar kapitalisme global. Sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya (borjuis; anak pejabat, pengusaha dan semacamnya) yang notabene juga merupakan instrumen pendukung kapitalisme. Sehingga mentalitas dan nalar berpikir pelajar sekolah tinggi (mahasiswa)pun menjadi bermental kapitalis yang sangat jauh dari realitas sosial yang ada di sekitarnya bahkan terjebak untuk menjadi peng-imitasi budaya barat secara in toto (lahir batin) mulai dari ideologi, sikap hidup, kebiasaan dan simbol (ideolgi materialistik, gaya hidup liberal, kebiasaan hedonis yang sepenuhnya barat, identifikasi simbolisme barat; rambut pirang, tato, tindik, permisifisme seksual, dll).

Dan lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini ketika media berlomba-lomba menjadi corong kapitalisme dengan setiap detik menjejalkan informasi sampah, tontonan yang jauh dari realitas sosial dan iklan yang penuh hasutan palsu. Maka jadilah bangsa ini selain “bodoh” juga terjebak menjadi negara pasar dan bangsa konsumen (state of market and nation of consumers). Maka benarlah kata Iwan Fals dalam salah satui lirik lagunya, “Yang tua korupsi, yang muda mabok, jayalah negeri ini!”

Kalau kita membicarakan masalah pendidikan di Indonesia tentu kita akan mengenenang sejarah hitam pada awal kemerdekaan, Yups….kolonial belanda. Siapa yang gak tau momok menakutkan ini

Setelah sekian lama menjajah pemerintah kolonial Belanda akhirnya menggunakan sistem politik ethis (balas jasa) terhadap koloninya di Hindia Belanda. Kebijakan ini ditempuh setelah parlemen Belanda (Tweede Kammer) mengkritisi kebijakan kolonial yang sangat eksploitatif terhadap pribumi. Ini bukan tanpa dasar. Netherland pada waktu itu menjadi negara terkaya di Eropa dengan komoditi unggulan dari Hindia Belanda, tetapi rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan uncivilized. Sehingga waktu itu terkenal istilah “Hindia Belanda adalah gabus tempat mengapung kerajaan Netherland”. 

Perubahan kebijakan itu (politik ethis) akhirnya memungkinkan bangsa Pribumi (Indonesia) menerima pendidikan formal. Yang luput dari perhatian kita adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Apalagi jika kita terbiasa terjebak dalam nalar subtantif yang hanya bisa melihat kenyataan sebagai sesuatu yang given (apa adanya), tanpa melihat relasi-relasi yang mempengaruhi subtansi.

Kolonialisme Eropa yang kemudian melahirkan kapitalisme tampaknya membutuhkan modus operandi baru dalam pola hubungan antara negara penjajah (Imperialis) dengan negara jajahan. Sesuai dengan tuntutan pasar Eropa terhadap komoditi Hindia Belanda (gula, teh, kopi, lada, dll.), maka dituntut pula perluasan dan peningkatan produksi. Sistem sewa tanah (land rente) dan tanam paksa (cultur stelsel) tampaknya sukses menjawab tuntutan peningkatan produksi yang secara fantastis meningkatkan surplus keuntungan Netherland dan disisi lain berbanding lurus dengan penderitaan penduduk pribumi. 

Dampak dari peningkatan produksi itu adalah makin banyaknya pabrik yang harus berdiri. Ini tentu harus diimbangi dengan kelancaran distribusi, maka dibangunlah banyak jalan yang menghubungkan kota di pedalaman dengan pelabuhan dan rel kereta mulai dibangun untuk memperlancar arus produksi dari satu pabrik ke pabrik lain. (“Proyek” pembangunan ini secara signifikan mengurangi 30% jumlah penduduk Jawa yang mati karena “Rodi”)

Sejak itulah pemerintah kolonial mulai membutuhkan tenaga pribumi yang terdidik untuk bekerja di pabrik-pabrik. Tentu saja sekedar untuk dapat berhitung, menulis dan sedikit membaca. Dan barang tentu yang mendapat kesempatan pertama adalah golongan priyayi. Ini merupakan kelanjutan dari hubungan “harmonis” pemerintah kolonial dengan golongan feodal “priyayi “Jawa.

Sebagaimana kita tahu sejak jaman Mataram pasca Sultan Agung, golongan feodal Jawa selalu bergantung pada kolonial untuk membiayai kerajaannya dan perang melawan pemberontak (misalnya peristiwa Trunojoyo, Suropati dan Diponegoro). Kebiasaan ini terus berlanjut dimana “priyayi” Jawa menjadi “tuan tanah” dalam periode cultur stelsel dan land rente yang melahirkan banyak preman dan “centheng” untuk memeras rakyat dan mengawasi produksi. Dan sebagai ucapan terimakasih, golongan priyayi mendapat kesempatan pertama menikmati pendidikan kolonial.

Kebijakan politik ethis ini dikemudian hari seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi penduduk pribumi yang terdidik diperlukan dalam rantai kapitalisme untuk menempati beberapa posisi ; juru bayar, juru tulis, kurir, mandor, dll. Di sisi lain makin banyak penduduk pribumi yang berkesempatan mendapatkan pendidikan dan membuka kran besar “pencerahan” Bangsa Indonesia (Kebangkitan Nasional) yang kemudian hari melahirkan zaman pergerakkan

Pola pendidikan Indonesia saat ini tidak lepas dari grand design Kapitalisme Global. Jika dulu sejarah pendidikan di Indonesia tidak lebih sekedar memenuhi tuntutan kepentingan pabrik-pabrik kolonial, maka sekarangpun sama saja. Rakyat Indonesia hanya diwajibkan belajar sampai tingkat SMP yang artinya hanya diberikan kesempatan kerja sebagai “kuli”. Maka jadilah Indonesia sebagai negara terbesar pengekspor tenaga kerja murah. Ini sama saja ketika dulu pemerintah kolonial hanya memberikan kesempatan pada penduduk pribumi (inlander) untuk sekolah sampai tingkat SR. Setelah itu hanya dari golongan “ningrat” (borjuis) sajalah yang mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu Mendiknas yang seorang ekonom mencanangkan target kedepan sekolah lanjutan hanya 30% saja yang SMA, selebihnya 70% adalah sekolah kejuruan (SMK). Menurut logika pendidikan ekonomi pasarnya Bambang Sudibyo (Mendiknas), dan dalam konteks ketersediaan lapangan kerja, ini tentu saja sangat signifikan mengingat potensi pasar kerja global saat ini dalam bidang kejuruan seperti mekanik, elektro, administrasi, dll. Tapi sekali lagi dalam konteks strategi Kapitalisme Global, kita harus berpikir kritis dan cerdas.

Pertama, terbukti bahwa orientasi pendidikan Indonesia bukanlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju manusia sempurna (manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil, atau ubermensch menurut Nietszche). Tapi hanya berorientasi pada pemenuhan ketrampilan dasar (life skill) untuk memenuhi kebutuhan teknis perusahaan asing (Multi National Corporation) yang sangat jelas pro barat dan kapitalis (Neo Liberal). Apalagi setelah Indonesia masuk dalam jebakan IMF yang menghasilkan regulasi (peraturan perundangan) yang menguntungkan kapitalisme internasional. Misalnya kebijakan privatisasi BUMN yang menjadikan banyak perusahaan dalam negeri lepas ke pihak asing (Indosat misalnya yang jatuh ke Singapura dan diawasi ketat oleh CIA). Selain tentu saja hutang luar negeri yang terus bertambah, sehingga kalau diambil rata-rata setiap anak Indonesia yang baru lahir sudah harus menanggung hutang Rp. 13 juta per kepala.

Selain hal diatas, yang lebih menarik dan seharusnya mengundang rasa penasaran kita adalah ketika ramai-ramai pejabat dan artis mempromosikan sekolah kejuruan melalui iklan televisi, pada saat yang bersamaan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Investasi Asing. Ini tentu semakin menambah kecurigaan kita tentang benang merah antara pendidikan dan kapitalisme global. 

Korelasinya adalah semakin banyaknya jumlah pabrik yang berdiri di Indonesia, maka akan semakin banyak tenaga kerja murah pribumi yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai “kuli” di pabrik-pabrik” asing itu. Persoalan menjadi makin panjang ketika pemerintah berinisiatif merevisi UU No. 29 tentang Tenaga Kerja dan Buruh yang semakin tidak memihak kesejahteraan buruh. Maka pendidikan Indonesia menjadi seperti terjebak dalam kubangan lumpur, selain tidak mencerdaskan, malah justru tambah memiskinkan.

Kalkulasi matematisnya jelas. Bagi pejabat, sekolah kejuruan adalah proyek untuk menyediakan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai buruh di pabrik-pabrik asing. Kenapa? Karena pemerintah butuh cadangan devisa, dengan semakin berkurangnya setoran dari minyak bumi dan gas. Selain itu, dengan dibukanya kran investasi yang menumbuhkan banyak pabrik, maka secara signifikan akan mengurangi angka pengangguran yang sangat strategis untuk meredam gejolak sosial yang bisa merongrong status quo, disamping cukup bisa mendongkrak raport pemerintah dalam sidang laporan tahunan DPR tentang angka pengangguran yang semakin baik, walaupun tetap saja tidak bisa menyembunyikan laju angka kemiskinan yang tiap tahun makin bertambah.

Sekolah kejuruan sebetulnya sangat dibutuhkan dalam negara berkembang apalagi jika semangat dan motifnya adalah penguasaan skill dan teknologi secara cerdas dan mandiri seperti pola pendidikan bangsa Korea, Jepang, Cina dan India misalnya. Tetapi yang terjadi di Indonesia, kenyataannya sistem pendidikan hanya mengimpor mentah-mentah pengetahuan dan teknologi barat yang notabene sudah usang di negara asalnya (pseudo sains). Ditambah lagi parahnya kualitas pembelajaran yang kebanyakan menggunakan metode satu arah, teks book dan penuh imitasi (peniruan belaka), lebih “konyol” lagi di beberapa sekolah underbow pemerintah menggunakan sistem pembelajaran militeristik yang sarat dengan nalar kekerasan. Sehingga yang dihasilkan adalah pelajar-pelajar yang tidak terbiasa berpikir kritis, tumpul kreativitasnya, tidak mandiri dan tidak cerdas, lemah mentalnya dan tidak berkarakter, tidak peka terhadap realitas sosial (dalam beberapa kasus cenderung menunjukkan perilaku menyimpang; materialistik, hedonis dan rawan kekerasan). Dalam konteks ini Sekolah Kejuruan kita menjadi tidak lebih seperti “pelatihan life skill yang dilembagakan selama 3 tahun dengan imbalan ijazah sebagai tiket melamar kerja”

Kedua, Swastanisasi Pendidikan yang menjadikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi seperti perusahaan yang sah menarik biaya sebanyak-banyaknya dari siswa, menjadikan jumlah rakyat yang berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi menjadi lebih sedikit. Atau bagi rakyat miskin yang terlanjur memilih sekolah umum dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya yang melangit, terjebak menjadi pengangguran permanen dengan ijasah yang tidak bisa digunakan karena tidak kontekstual dengan kebutuhan pasar kerja. Ini artinya rakyat miskin tidak boleh sekolah sampai tinggi, padahal dari merekalah (mahasiswa dari rakyat biasa ini) seringkali ide-ide kritis dan revolusioner muncul. 

Dalam hal ini pemerintah seperti menggunakan logika pedagang, menjual murah ijasah pendidikan dasar, tetapi di sisi lain menaikkan setinggi langit biaya sekolah menengah dan sekolah tinggi (Universitas). Pendeknya, tidak untung dalam barang dagangan yang satu maka harus mengambil untung dalam barang dagangan yang lainnya.

Jika demikian pendidikan Indonesia saat ini sama saja dengan pendidikan kolonial yang berpihak pada kepentingan Kapitalis. Rakyat di negeri ini terdiskriminasi untuk mendapatkan pengetahuan dan hanya terjebak menjadi serdadu-serdadu (kuli-kuli) pasar kapitalisme global. Sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya (borjuis; anak pejabat, pengusaha dan semacamnya) yang notabene juga merupakan instrumen pendukung kapitalisme. Sehingga mentalitas dan nalar berpikir pelajar sekolah tinggi (mahasiswa)pun menjadi bermental kapitalis yang sangat jauh dari realitas sosial yang ada di sekitarnya bahkan terjebak untuk menjadi peng-imitasi budaya barat secara in toto (lahir batin) mulai dari ideologi, sikap hidup, kebiasaan dan simbol (ideolgi materialistik, gaya hidup liberal, kebiasaan hedonis yang sepenuhnya barat, identifikasi simbolisme barat; rambut pirang, tato, tindik, permisifisme seksual, dll).

Dan lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini ketika media berlomba-lomba menjadi corong kapitalisme dengan setiap detik menjejalkan informasi sampah, tontonan yang jauh dari realitas sosial dan iklan yang penuh hasutan palsu. Maka jadilah bangsa ini selain “bodoh” juga terjebak menjadi negara pasar dan bangsa konsumen (state of market and nation of consumers). Maka benarlah kata Iwan Fals dalam salah satui lirik lagunya, “Yang tua korupsi, yang muda mabok, jayalah negeri ini!”

Read more »

EKONOMI RAKYAT DAN PENDIDIKAN ILMU EKONOMI

"EKONOMI RAKYAT DAN PENDIDIKAN ILMU EKONOMI"   [18 Artikel]
	> Maret 2004 Tantangan Ilmu Ekonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan Oleh: Mubyarto --- Pada kunjungan 5 hari di Bangladesh, ada seorang rekan menerima SMS dari Indonesia “Masya Allah, mencari apa di Bangladesh, apakah tidak ada negara lain yang dapat dikunjungi sebagai tempat belajar selain Bangladesh yang sudah jelas merupakan International Basketplace?” Istilah International Basketplace ini dikenalkan Robet McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah. Memang benar kebanyakan orang merasa hanya dapat belajar dari masyarakat/bangsa yang sudah lebih maju, dan lebih kaya dari kita, dan bagaimana kita dapat belajar untuk menuju ke sana...
	> Agustus 2003 Perjuangan Pemikiran Ekonomi (Tanggapan Terhadap Prof Mubyarto) Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Meskipun bukan jebolan “department of economics”, ada dua hal yang langsung terlintas dalam pemikiran ketika membaca tulisan Prof Mubyarto (Kompas, Jumat 11 Juli 2003). Pertama, pengalaman memberi kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi pada Pascasarjana IPB; dan kedua, apa yang disebut sebagai Millenium Development Goal (MDG) dan Human Development Report 2003 yang diulas panjang lebar oleh Kompas, 10 – 11 Juli 2003.
	> Juli 2003 Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila Oleh: Mubyarto --- Pendapatan nasional menurut Nabi Paul Samuelson naik dan turun karena perubahan investasi yang pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya. Apa yang salah dalam “model” ini jika diterapkan dalam ekonomi Indonesia atau Perekonomian Pancasila?.
	> Juli 2003 Kendala Sosialisasi Konsep Ekonomi Pancasila: Beberapa Catatan untuk Pengemban Ekonomi Pancasila Oleh: Dumairy --- Menjelang abad ke-21 kalangan ekonom, serta orang-orang yang mengikuti perkembangan ilmu ekonomi, dikejutkan oleh pernyataan Paul Ormerod bahwa ilmu ekonomi sudah mati! Ilmu ekonomi yang sudah mati, sebagaimana dimaksudkan oleh Ormerod, tak lain adalah ilmu ekonomi yang ada dan dikenal selama ini, yang lazim berjuluk ilmu ekonomi “konvensional”. Ilmu ekonomi yang diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi (sekolah menengah maupun perguruan tinggi) pada umumnya.
	> Juli 2003 Paradigma Kesejahteraan Rakyat dalam Ekonomi Pancasila Oleh: Mubyarto --- Ada tiga istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu Kesejahteraan Sosial (judul bab XIV UUD 1945), Kemakmuran Rakyat (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan Kesejahteraan Rakyat (nama sebuah Kementerian Koordinator). Kebanyakan kita tidak berminat secara serius membahas secara ilmiah perbedaan ke tiga istilah tersebut.
	> Februari 2003 Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi Oleh: Sri-Edi Swasono --- Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi Indonesia Merdeka. Kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekan yang genuine tanpa kemandirian. Apabila kemerdekaan memiliki suatu makna, adalah karena kemandirian memberikan martabat bagi bangsa yang memangku kemerdekaan itu. Martabat bangsa merdeka adalah posisinya yang tidak tergantung pada bangsa lain, tidak berada dalam protektorat, tidak tersubordinasi. Kemandirian adalah martabat yang diraih sebagai hasil perjuangan berat menuntut onafhankelijkheid dari ketertaklukan, dari humiliasi dan dehumanisasi, baik sosial-politik maupun sosial-kultural. Mencapai kemandirian menjadi penegakan misi suci yang kodrati sifatnya.
	> Januari 2003 Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
	> Januari 2003 Menimbang Sejarah dalam Ekonomi Indonesia Oleh: Heri Kristanto --- Kurang lebih 3,5 abad bangsa Indonesia dalam masa penjajahan dari mulai bangsa Portugis, Belanda ataupun Jepang. Sejarah penjajahan banyak memberikan pengaruh yang fundamental dalam tatanan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik.
	> Oktober 2002 Perpolitikan untuk Mendukung Ekonomi Alternatif? Oleh: Mochtar Mas\'oed --- “….. the discipline (of economics) become progressively more narrow at precisely the moment when the problems demanded broader, more political, and social insights …." Kutipan di atas tersebut adalah keluhan seorang ilmuwan ekonomi senior yang jengkel terhadap kecenderungan “myopic” dalam disiplin ilmunya. Yaitu, ketika masyarakat sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomis-teknis.
	> Oktober 2002 Kecenderungan Proses Pembaruan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan.
	> Oktober 2002 Alternatif Pembangunan Untuk Indonesia: Catatan dari Seminar "Pembangunan Alternatif di Indonesia" Oleh: Sajogyo --- Di kampus Universitas Gadjah Mada, tanggal 12 Agustus 2002 lalu ada suatu seminar, (ISEI, Yogyakarta) dimana suatu panel pembicara membahas isi satu buku baru yang hari itu diluncurkan (“A Development Alternative for Indonesia”, oleh Mubyarto dan D.W. Bromley, GU Press, 2002, 52 hal.). Hasil diskusi seminar itu pasti akan diterbitkan oleh ISEI-Yogyakarta (seminar).
	> September 2002 Perlunya Reorientasi Sosiologi di Indonesia Oleh: Sediono MP Tjondronegoro --- Apabila Sosiologi dipahami sebagai ilmu sosial yang paling komprehensif dan dapat menarik generalisasi paling luas, karena mempelajari dan menemukan hubungan antar-pelaku sosial yang berkelompok, maka Sosiologi dapat seakan-akan memayungi ilmu-ilmu sosial lain. Dalam ranah ilmu Ekonomi telah dikembangkan falsafah dasar mengenai penguasaan, pemanfaatan/ eksploatasi dengan tujuan produksi dan konsumsi sumberdaya, baik alam maupun manusia, menurut prinsip kegunaan (utilitarianisme).
	> April 2002 Sistem Ekonomi Indonesia Oleh: Sri-Edi Swasono --- Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
	> April 2002 Etika, Agama, dam Sistem Ekonomi Oleh: Mubyarto --- Jika ilmu ekonomi modern cenderung memisahkan ajaran efisiensi dari ajaran etika yaitu ajaran benar-salah, atau ajaran adil-tidak adil, maka ekonomika etik (ethical economics) memaksakan penyatuan keduanya sebagaimana diteliti mendalam oleh Max Weber.
	> April 2002 Etika Bisnis Pancasila Oleh: Mubyarto --- Jika ada pendapat bahwa (ilmu) ekonomi tidak mengajarkan keserakahan sedangkan (ilmu atau praktek) bisnis memang serakah, maka memang yang relevan adalah etika bisnis bukan etika ekonomi atau ekonomi moral. Namun jelas Adam Smith mengajarkan adanya homo ekonomikus atau homo socius atau homo religiousus.
	> April 2002 Kekeliruan Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Jika di sejumlah negara Barat yang maju perekonomiannya pakar-pakar ekonomi sudah lama mempertanyakan realisme dan relevansi ilmu ekonomi bagi pembangunan suatu masyarakat/ bangsa, di Indonesia yang baru memiliki Doktor Ekonomi pertama tahun 1943, masalah ini sangat sedikit dipersoalkan. Dosen-dosen/pengajar ilmu ekonomi di perguruan-perguruan tinggi tak banyak yang membaca buku-buku yang bersifat kritis tentang ini.
	> April 2002 Sosialisme Pancasila Oleh: Mubyarto --- Sejak reformasi mulai akhir 1997 makin banyak diantara kita enggan menyebut Pancasila meskipun lambang Garuda Bhinneka Tunggal Ika masih terpampang megah di tempat-tempat resmi. Sebelum itu yang lebih dulu kita hindari ”secara diam-diam” adalah kata-kata sosialisme yang meskipun tidak kita tolak secara terang-terangan tetapi ”dirasakan” tidak wajar lagi sejak rontoknya tembok Berlin 1989 dan bubarnya Uni Soviet 1991, yang menunjukkan kemenangan paham kapitalisme atas sosialisme.
	> Maret 2002 Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Sejak terbitnya buku Max Weber "The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" (1904-5) orang yakin adanya hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Weber memang mulai dengan analis ajaran agama Protestan (dan Katolik), meskipun menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama Cina (1915, Taoisme dan Confucianisme), India ( 1916 Hindu dan Budha), dan Yudaisme(1917).

Read more »

Pendidikan Ekonomi

NILAI EKONOMI DARI PENDIDIKAN

Pendidikan sebagai Investasi

Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor.

Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu.

Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (education as investement) telah berkambang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritisi klasik lainya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggal penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul “Investement in human capital” dihadapan The American Economic Association merupakan eletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi.

Schultz (1960) kemudian memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Becker (1993) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini.

Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitment politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan oertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Besker (1964, 1975,1993) mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya.

Kritik Becker ini justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis baha pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity).

Beberapa penelitin neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahwa seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya di berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya.

Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ghanda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangyunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Nilai Balikan Pendidikan

Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (rate of return).

Sejumlah hubungan telah diuji dalam rangka kesimpulan tersebut. Misalnya studi Bank Dunia mengenai 83 negara sedang berkembang menunjukan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan riil tertinggi dari GNP perkapita antara tahun 1960 dan 1977, adalah negara yang tingkat melek hurup pada tahun 1960 rata-rata 16 persen lebih tinggi daripada nehara-negara lain

Juga telah digambarkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilannya. Kebanyakan bukti berasal dari pertanian. Kajian antara poetani yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapa tan rendah menunjukan, ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-teknik usaha tani yang lebih baik, hasil tahunan seorang petani yang tidak berpendidikan. Meskipun masukan ini kurang, penghasilan para petani yang berpendidikan tetap lebih tinggi 8 persen, (World Bank, World Development Report, 1980).

Peranan wanita dalam mengasung dan membesarkan anak begitu pending sehingga membuat pendidikan bagi anak perempuan menjadi sangat berarti. Studi-studi menunjukan adanya orelasi signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi anaknya dan angka harapan hidup. Lebih jauh, manfaat kesehatan dan gizi yang lebih baik dan tingkat fertilitas yang lebih rendah yang diakibatkan oleh investasi-investasi lainnya dalam sektor pembangunan lainnya.

Sebuah studi lain oleh dilakukan untuk Bank Dunia dan disajikan dalam World Development Report 1980 menguji perkiraan tingkat pengembalian ekonomi (rate of return) terhadap investasi dalam bidnag pendidikan di 44 negara sedang berkembang. Disimpulkan bahwa nilai manfaat balikan semua tingkat pendidikan berada jauh diatas 10 persen.

Berbagai penelitian lainnya relatif selalu menunjukan bahwa nilai balikan modal manusia lebih besar daripada modal fisik. Tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan SDM yang rendah pendidikannya. Jadi kalau kita mengharapkan kemajuan pembangunan dengan tidak menjadikan modal manusia (sektor pendidikan) sebagai prasyarat utama, maka sama dengan “si pungguk merindukan bulan”.

Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Menurut Prof Dr Dodi Nandika (2005), Sekretaris Jendral Depdiknas, pada ceramahnya di depan Mahasiswa Pasca UPI Prodi Administrasi Pendidikan, mengemukakan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi dibidang pendidikan di Indonesia antara lain :

1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah

2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan

3. Kesenjangan tingkat pendidikan

4. Good Governance yang belum berjalan secara optimal

5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata

6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik

7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK

8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien

9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

Permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akand ialami negara Indonesia dalam jangka panjang kedepan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara.

Dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009, peningkatan peran pendidikan ditekankan pada upaya : 1. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan 2. Mutu dan Relevansi Pendidikan dan 3. Governance dan Akuntabilitas. Ketiga program tersebut merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan dibindang peningkatan mutu SDM bisa ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan diantara negara-negara Asia Pasifik.

Nilai Ekonomi Pendidikan

Menurut Ari A. Pradana (2005) mengutip pendapat Profesor Joseph Stiglitz, di Jakarta “Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga”, kata peraih Nobel Ekonomi, seperti muat pada harian Kompas (15/12/2004). Pertanyaan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa yang iperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.

Peranan pendidikan bahasa teknisnya modal manusia (human capital) dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Dikemukakan oleh Ari A. Pradana menegaskan pendapat dari Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang legendaris itu.

Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan.

Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara bekembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.

Nyatanya, kenaikan dari tingkat pendidikan di negara-negara berkambang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada “keajaiban ekonomi” di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho.

Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak banyak, hanya 4,2 persen dibandingkan dengan 2,7 persen. Artinya, jika pendidikan adalah rahasia untuk pertumbuhan ekonomi, perbedaan itu seharusnya jauh lebih besar.

Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Pritchett (2003) menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antar negara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi stndar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, disaat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antar negara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.

Asumsi darsar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Disisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan danpemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

Studi dari Foster dan Rosenzweig (1995) mengenai dampak dari pendidikan terhadap petani di India semasa revolusi hijau bisa memberikan sedikit gambaran. Studi sektor pertanian di negara seperti India (juga Indonesia) sangat relevan dalam wacana pembangunan ekonomi karena mayoritas penduduk, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok termiskin, ada di sektor ini.

Dalam studi ini petani yang memiliki pendidikan dasar memang jauh lebih produktif daripada yang tidak pernah sekolah. Namun, tak ada perbedaan signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar.

Selain itu, di daerah yang kondisi alam dan geografisnya jelek, seringkali produktivitas lebih ditentukan oleh pengaaman, bukan pendidikan. Bagi petani di tempat-tempat seperti ini, pergi ke sekolah selain tidak banyak bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman bekerja di sawah.

Orang bisa mendebat baik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Dibanyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.

Intervensi Ekonomi Secara Spesifik Pada Pendidikan

Pendapat yang mengataan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara. Ini adalah pendapat sama sekali tidak berdasar secara impiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak teralu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan kata lain, pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang ini juga harus dilakukan secara hati-hati.

Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjeba untuk mengukut peranan pemerintah dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang penting, tetapi bukan pada seberapa besar, melainkan direncanakan digunakan untuk apa, mengapa dan bagaimana. Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus dialokasikan, Booth (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an dalam laporan World Bank subsidi pemerintah yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan oefisien Gini yang meningkat. Alasannya, lulusan perguruan tinggi adalah yang paling diuntungkan dari boom selama ekonomi periode itu.

Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Disini dibutuhkan intervensi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya, di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan oleh kuranynya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan. Pembagian bat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan disana.

Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diteraka secara universal di semua negara. Ini adalah inti dari kritik kaum populis terhadap kebijakan neoliberal. Hal ini yang sebaliknya juga berlaku, tidak ada kebijakan populis yang berlaku secara universal. Dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan anggaran pemerintah yang lebih besar.

Menurut Mohamad Ali (2005), dikemukakan Malaysia mengalami kemajuan yang tinggi di pengembangan SDM, karena pada masa pemerintahan PM Mahathir Mohamad, telah mencanangkan pengembangan SDM kedepan dengan melakukan investasi yang cukup tinggi yaitu 28 persen dari anggaran belanja negaranya, dan pemerintahan PM Mahathir yang berjalan selama 17 tahun. Melihat keberhasilan tersebut, maka negara Indonesia dengan UUD 1945 yang telah diamandemen memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Investasi dibidang pengembangan SDM merupakan suatu proses yang panjang dan untuk menunjang keberhasilan perencanaan tersebut, pendidikan dan pelathan harus dijadikan suatu tolok ukur untuk membangun suatu negara. Tetapi pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Daftar rujukan

Becker G.S. 1993. Human Capital, A theoritical and Empirical Analysis with Speccial reference to Education. Chicago, University of Chicago P ress

Cohn. Elchanan, 1979. The Economics Of Education, Ballinger Publishing

Engkoswara. 2002. Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan. Bandung, Yayasan Amal Keluarga

Dodi Nandika. 2005. Kebijakan Pembangunan Pendidikan 2005-2009. Bandung UPI.

Fattah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan.Rosda. Bandung

Jac Fitz-enz, 2000.The ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance, New York, Amacom

Joseph Stiglitz, 2004. Economy Growth and Education Policy, Jakarta. Kompas 15-12-2004

Read more »

Pendidikan Bahasa Inggris

If you are an English language teacher and you want to develop your understanding of teaching methodology and practice, we can help you with a new article every week.
Next update: 21 October 2011
Vocabulary and autonomy                               Visnja Pavicic, MA, Pedagoski fakultet [Faculty of Education], University of Osijek, Croatia            
This article looks at ways to improve your students' abilities to both explore, store and use vocabulary. The general aim is to involve the students in a more autonomous fashion in their learning, rather than simply having them presented with word lists selected by the teacher or syllabus.

• The role of vocabulary teaching
• How can teachers help their learners?
• Self-initiated independent learning
• Formal practice
• Functional practice
• Memorizing
• Best approach
• Practical activities

The role of vocabulary teachingIn the context of learning English as a foreign language, a learner is forced to be autonomous and independent and make conscious effort to learn vocabulary outside the classroom simply because the exposure to the target language is limited in class. So teachers cannot rely on their Ss 'picking up' lexical items. This makes explicit vocabulary teaching necessary. However, vocabulary is notoriously difficult if not impossible to teach because of the complexity of its linguistic, semantic and psycho-cognitive aspects.
How can teachers help their learners?First of all, ways of presenting new vocabulary should be varied. In order to improve the efficiency of vocabulary learning (memorizing and retrieving lexical items) students should be encouraged to make use of learning strategies that are at their disposal, and be taught, either implicitly or explicitly, new strategies for vocabulary learning. According to one research (Pavicic, 1999) strategies can be divided into four groups
Self-initiated independent learningThese strategies involve planned, active and motivated learning and exposure to language outside the classroom (media).
Examples of strategies

• Word grouping
• Making notes of vocabulary while reading for pleasure/watching TV
• Word cards / Leafing through a dictionary
• Planning
• Recording and listening
• Regular revision

In this group cognitive strategies which include direct manipulation of lexical items are connected to meta-cognitive strategies that make the use of cognitive ones more effective. The aim is communicative use of vocabulary.
Formal practice
These strategies promote systematic learning and vocabulary practice. The aim is accurate reproduction and is often connected to the tasks of formal instruction.
Examples of strategies

• Loud repetition
• Bilingual dictionary
• Testing oneself
• Noting new items in class.

Functional practiceThese strategies are based on context as a vocabulary source. They also include exposure to language, but without making a conscious effort (incidental learning). They also have a social aspect, i.e. interaction.
Examples of strategies

• Remembering words while watching TV/reading
• Using known words in different contexts
• Looking for definitions
• Listening to songs and trying to understand
• Using words in conversations
• Practice with friends.

MemorizingThis group includes a number of memory strategies based on inter-, intra-lingual and visual associations.
Examples of strategies

• Using pictures, illustrations
• Associations with L1 (cognates or key word method)
• Looking for similarities between words
• Visualisation

Best approachThere are no universally useful strategies and they contribute to vocabulary learning in different ways. Students use a number of strategies, often simultaneously. The efficiency of vocabulary learning depends on how students combine individual strategies. If students combine and employ individual strategies from different groups they will be more successful in developing the target language lexicon. Thus, the ideal combination would be that of strategies from all four groups.
The teacher should create activities and tasks (to be done both in and outside class) to help students to build their vocabulary and develop strategies to learn the vocabulary on their own. Students experiment and evaluate and then decide which to adopt or reject since strategies are not intended to be prescriptive.
Practical activities
Here is a selection of practical activities that direct learners towards using strategies of vocabulary learning.
The useful alphabet (self-initiated independent learning)
Each student gets a letter and has to find 5, 10 or 15 words s/he thinks would be useful for them. They then report to the class, perhaps as a mingle activity, using word cards (on one side they write the letter, on the other the information on the word - spelling, pronunciation, definition).
Word bag (formal practice)
This is to get your students to write down new words they hear in class.
At the beginning of the term/course divide students into groups of about 5 and give each group a number (e.g. 1-6). At the beginning of each class give each group about 10 cards on which they write the number of their group and the new words they hear in class. At the end of each class they put their cards into the "word bag" and every 2 weeks you check whether they still know those words and which group has the most cards. In the end there are two winners: the group that has the most cards, and the one that knows more words.
Especially for you (functional practice)
The teacher prepares a list of words. Each student gets one word which is prepared especially for him or her. The trick is that each student gets a word whose initial letter is the same as the initial of the student's first name, e.g. Linda gets listless. Each student must look it up in the dictionary during the class and after a few minutes report to the class. E.g. "My name is Linda and I'm listless. That means that I am ... (definition)...". For homework students can do the same using their surname.
Word tour (memorizing)
Instructions for your students: 'Think of a town or city you know well. Imagine that you are organising a sightseeing tour. Think of 5 places you would include on your tour and write down the order in which the tourists would visit them. Learn your tour off by heart so that you can picture it in your mind. Whenever you have 5 new English words to learn, imagine these words are the tourists on your tour and picture the words in the places on your tour like this. Tour: Trafalgar Square; Buckingham Palace; Houses of Parliament; Westminster Abbey; Downing Street. Words to learn: apron; dustpan; vacuum cleaner; feather duster; broom. Imagine Nelson on his column in Trafalgar Square wearing an apron, the queen brushing the floor in Buckingham Palace and using a dustpan...
Find more articles like this on our Teaching English site

Read more »

Pendidikan Untuk Melatih Guru

Kami di Pendidikan.Net^work memang sangat mendukung perkembangan teknologi di bidang pendidikan tetapi kami juga wajib untuk monitor perkembangan teknologi dan cara melaksanakan dari sisi keuntungan dan kemajuan mutu pendidikan secara rialistik dan holistik. Apakah retorika mengenai peran dan pentingnya teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar / mengajar sesuai dengan kenyataan dan keadaan di Indonesia?
"Ayo, Mengarah Ke Mutu Pembelajaran Yang Standar Dunia"
(Teknologi Tepat Guna Adalah Solusinya, Bukan Pembelajaran Berbasis-ICT)

ICT adalah Teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk
Pembelajaran di Sektor Pendidikan Umum
ICT adalah teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk Pendidikan Umum Yang Bermutu di Indonesia, kan? ICT dapat membunuh kreativitas, sangat terbatas oleh kekurangan infrastruktur, maupun biaya perawatan yang sangat mahal, banyak sekolah tidak dapat merawat sekolah saja, maupun ratusan komputer (puluhan juta secara nasional)....

Kalau menggunkan "Ilmu Teknologi Pendidikan Tepat Guna" (Ilmu Teknologi Pendidikan) komputer jarang dipakai di kelas, dan tidak perlu, sebetulnya (Jarang Tepat Guna).

"Teknologi Tepat Guna (TTG) sudah ada di semua sekolah di Indonesia "Sekarang", dan guru-guru hanya perlu belajar caranya menggunakan TTG secara efektif, dan bersama PAKEM kita dapat mencapaikan Pendidikan Standar Dunia. Maupun Menggunakan Strategi/Metodologi TTG (Yang Berbasis-Pedagogi) Adalah Cara Terbaik Untuk Mengintegrasikan Semua Macam Teknologi Dalam Pendidikan.

Pembelajaran Berbasis-ICT Di Kelas Dapat Sangat Mengancam Perkembangan SDM (Maupun Perkembangan Guru) Yang Kreatif Di Indonesia. Informasi lanjut...

Kalau membaca berita mengenai isu-isu di surat kabar:

Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta, 30.000 Desa Belum Teraliri Listrik, dan 55 juta orang tidak memiliki "akses" terhadap sumber air yang aman (Tiap Hari 5.000 Balita Mati karena Diare) dan Korupsi Terjadi di Semua Level Penyelenggara Pendidikan, dan UN Tidak Ciptakan Proses Belajar Kreatif, dan kita perlu Setop Kurikulum Merugikan Siswa, juga 70% Lulusan SMA Tanpa Keterampilan Cari Kerja, dan Kemampuan Guru Harus Ditingkatkan, dan Ribuan Anak Cacat Usia Sekolah Belum Terlayani, dan Pendidikan Berkualitas Hanya untuk Orang Berduit, dan .........

Jelas, kalau kita ingin membuat program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia kita harus memastikan bahwa strategi-strategi yang direncanakan menghadapi segala macam hal, dan yang di utamakan adalah kebutuhan dasar untuk mengajar dan situasi yang nyaman dan aman di semua sekolah (termasuk listrik/air).

Dengan rasio: "Sekarang Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa" dan "dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet", jelas TIK bukan solusinya sekarang, kan?

Komputer-komputer yang ada di sekolah-sekolah umum belum cukup untuk belajar ilmu Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), apa lagi menggunakan TIK untuk belajar.

"Internet Belum Dimanfaatkan Secara Positif Oleh Pelajar"
(Prof. DR. Nurtain)"PADANG--MI: Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. DR. Nurtain mengatakan kini banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi internet untuk hal-hal positif namun lebih cenderung hanya untuk menghabiskan waktu dan hal yang tidak bermanfaat."

Prof. DR. Nurtain - Salut
Semoga kita dapat mulai menggunakan anggaran pendidikan kita untuk hal yang penting, seperti melatih guru-guru di lapangan mengenai caranya menggunakan "Teknologi Yang Tepat Guna"

Read more »